menuju swasembada pangan 2017

Banyak distributor nakal, distribusi pupuk bersubsidi diawasi

Reporter : Dede Rosyadi | Kamis, 8 Mei 2014 11:51
Banyak distributor nakal, distribusi pupuk bersubsidi diawasi
pengoplosan pupuk bersubsidi. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Tindakan distributor nakal pupuk bersubsidi dapat merugikan petani. Karena itu, pendistribusian pupuk bersubsidi ini akan diawasi hingga sampai ke tangan petani langsung.

"Tim pengawas akan memantau langsung proses pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke petani. Kalau ada (pejabat daerah, red) yang menyalahgunakan akan langsung dicopot, nggak ada ampun," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, seperti dikutip dari antaranews, Kamis (8/5).

Ganjar meminta aparat kepolisian menindak tegas distributor pupuk bersubsidi yang nakal. Tindakan yang dilakukan distributor naka dapat mengganggu produktivitas pertanian.

"Saya minta yang nakal, memalsukan, atau menyelundupkan pupuk bersubsidi ditindak tegas oleh kepolisian karena kalau tidak maka produktivitas (pertanian, red) kita hancur," pintanya.

Terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, Ganjar menilai hal tersebut tidak terlalu parah. Meski terjadi keterlambatan karena pemerintah pusat mengurangi jatah pupuk bersubsidi sebesar 15 persen.

"Kebutuhan hari ini yang sudah habis karena kekurangan jatah dari pusat. Kekurangan ini akan ditambahkan dalam anggaran perubahan serta bisa menjadi keputusan politik sehingga bisa mendahului paling tidak nanti dengan tunda bayar," jelasnya

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyayangkan masih banyak petani yang tidak mengetahui cara melaporkan distributor nakal pupuk bersubsidi.

"Oleh karena itu, saya tadi meminta nomor telepon sejumlah pabrik pupuk dan akan saya sebarkan sendiri kepada para petani, petani boleh menelepon langsung," ungkapnya.

Ganjar juga meminta agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng lebih proaktif mengusulkan tambahan pupuk bersubsidi kepada pemerintah saat terjadi kekurangan di tingkat petani.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono menambahkan bahwa di daerahnya hingga kini masih mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Dari kebutuhan pupuk sebesar 1 juta ton per tahun, tahun ini hanya dialokasikan 850 ribu ton oleh pemerintah pusat atau terdapat pengurangan 15 persen dari kuota sehingga menyulitkan para petani," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, harga pupuk bersubsidi yang seharusnya Rp 2.600 per kilogram, saat ini di lapangan bisa mencapai harga Rp 4.000/kg. Hal itu dikarenakan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi persoalan pupuk langka, pihaknya akan membenahi sistem distribusi dan penyalurannya, mengefektifkan tim pengawas pupuk, serta membuka posko pengaduan.

"Kami juga akan mendesak pemerintah pusat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di Jateng agar dapat memenuhi target surplus beras di secara nasional," katanya.

[cza]


Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Advertorial, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Advertorial.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup





Komentar Anda


LATEST UPDATE